Istana memastikan pemerintah tak akan mengintervensi terkait laporan relawan Projo terhadap Butet Kartarejasa atas dugaan ujaran kebencian ke Jokowi

Rocky Gerung dicecar 40 pertanyaan selama sekitar 7 jam oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks.

Rocky Gerung mangkir dalam sidang perdata kasus dugaan penghinaan presiden di PN Jakpus

PN Jaksel menggelar sidang perdana Rocky Gerung dengan advokat David Tobing perkara hinaan terhadap Presiden. Hanya saja, Rocky tak hadir dalam sidang itu

Rocky Gerung menegaskan tidak menghina melainkan membela masyarakat adat Dayak yang terancam akibat proyek IKN Nusantara

Rocky Gerung menegaskan bahwa kritik pedasnya ditujukan ke Jokowi sebagai Presiden bukan individu.

Rocky Gerung menegaskan akan terus mengkritik kebijakan Jokowi yang dinilainya merugikan rakyat, meskipun kritik terakhirnya berujung pada kasus hukum

Rocky Gerung menanggapi pernyataan Moeldoko yang mau 'pasang badan' untuk Jokowi. Pernyataan itu lebih mirip preman dibandingkan dengan pejabat publik

Pemilik akun Twitter @KoprofilJati dirujak netizen setelah mencuitkan tulisan dan foto yang menghina Iriana Jokowi.

Dewan Pers menilai sembilan pasal di RKUHP yakni Pasal 218-220 berpotensi menghambat kerja jurnalistik yakni mengancam kebebasan pers, terutama penghinaan presiden.

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham Albert Aries mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden di RKHUP tidak bisa dipakai sembarangan.

Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), bukan untuk membatasi kritik.

Kepolisian masih mendalami alasan pelaku membuat konten yang berisi penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di media sosial.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis meminta masyarakat mengajukan gugatan praperadilan jika tidak terima dipidanakan terkait kasus penghinaan terhadap penguasa.

Bisnis, JAKARTA — Kendati Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP disebut-sebut sebagai dekolonialisasi produk hukum Belanda, pembuat undang-undang dinilai…

Kejaksaan Agung menunjuk tiga jaksa untuk meneliti berkas tersangka Robertus Robet, dosen yang menjadi tersangka penghinaan institusi TNI.