Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029.

Soedradjad, yang merupakan Bos BI periode 1993 sampai dengan awal 1998, mempertanyakan motivasi dari upaya “perbaikan” RUU Sektor Keuangan.

Upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Pencegahan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara juga ikut direvisi.

Keuangan negara belum mampu menanggung 50% dana partai politik (parpol) seperti yang diusulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah pihak khawatir gugatan UU Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan.

Bisnis.com, JAKARTA--Mahkamah Kontitusi mengadakan sidang pleno pada Selasa, (31/7/2013) untuk mendengarkan keterangan dari saksi ahli dan saksi fakta dari pemohon dan pemerintah…

Bisnis.com,, JAKARTA – Revisi UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dinilai mendesak, khususnya dalam rangka memisahkan aset BUMN dari kekayaan negara.