Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Jenis pajak yang dimaksud meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak hiburan, dsb.

Realisasi pajak daerah di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sampai dengan triwulan III/2024 telah mencapai 76,58% dari total sasaran tahun ini.

Perolehan pajak daerah Kota Malang telah mencapai 111,9% dari target penerimaan sampai Agustus 2024 sebesar Rp387,9 miliar.

Pada bulan Ramadan tahun 2023, penerimaan PAD dari pajak restoran di Kota Cimahi mencapai Rp2,66 miliar.

PAD Jabar masih didominasi pajak kendaraan bermotor, sementara pendapatan dari sektor lain, seperti pariwisata belum tergarap optimal.

Ada 10 proyek di IKN akan dibangun kloter keempat pada Rabu (17/1/2024). Sedangkan, penyesuaian tarif tol dibutuhkan memastikan investasi jalan tol kondusif.

Kenaikan pajak hiburan menjadi kabar mengagetkan meskipun telah ditetapkan sejak 2022. Publik pun bertanya-tanya kenapa kenaikannya menjadi 40% hingga 75%.

Tokopedia resmi meluncurkan fitur ‘Pajak Daerah’ dan ‘Retribusi’ untuk warga Sumatera Utara (Sumut).

Pemerintah Kota Surabaya telah mengirimkan Surat Edaran kepada 712.000 wajib pajak (WP) yang merupakan pemilik atau pengelola tempat usaha.

Kanwil DJPb Provinsi Sulsel mencatat pajak daerah di wilayah ini hingga triwulan III/2023 telah mencapai Rp4,92 triliun.

Pulihnya industri pariwisata Bali berdampak ke penerimaan pajak lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makanan, minuman.

Kemenkeu mencatat kinerja pajak daerah per Agustus 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,6 yoy dari sebelumnya Rp144,48 triliun menjadi Rp154,05 triliun pada 2023.

Sementara target pendapatan dari sektor pajak tersebut sebanyak Rp39,7 miliar.

Terhitung sejak 2015, digitalisasi pajak mulai dilakukan Bapenda Jabar.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan aturan terkait ketentuan umum pajak dan retribusi daerah.