Sejumlah negara maju menetapkan tarif PPN jauh di atas Indonesia, namun terdapat juga beberapa negara yang membebankan PPN lebih kecil.

Sejumlah pakar mewanti-wanti pemerintah mengenai ancaman gejolak politik dampak dari penurunan kelas menengah.

Direktur Utama BTN (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan alasan masyarakat kesulitan membeli rumah.

Simak penjelasan BTN mengenai penghapusan pajak properti hingga 16% di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sejatinya amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2025 jadi 12%.

Sejumlah kebijakan yang akan berdampak kepada beban hidup masyarakat antara lain rencana kenaikan PPN, cukai rokok dan minuman manis, hingga tarif KRL.

Sejumlah fraksi DPR menyatakan kekhawatiran terkait dampak rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun depan.

Bank Dunia memberikan saran mengenai kenaikan tarif pajak ke 12% yang akan diputuskan pada pemerintahan Prabowo tahun depan.

Kanwil DJP Sumut I resmi menyerahkan tersangka kasus pidana perpajakan di Binjai yang merugikan negara sekitar Rp3,9 miliar ke Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Pemerintah akan melihat implementasi kenaikan tarif PPN 12% untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak kebijakan ini.

Tidak semua barang dan jasa dikenakan tarif PPN 12%. Berikut daftar barang dan jasa yang dibebaskan dari tarif pajak tersebut.

Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%, dari yang berlaku saat ini 11%, ini penjelasan Menko Airlangga.

Ketentuan bebas PPN rumah dalam PMK No. 120/2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Presiden Jokowi bakal membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga Juni 2024.

Presiden Jokowi memberi bocoran insentif properti, yaitu PPN ditanggung pemerintah dan MBR akan mendapat bantuan administrasi Rp4 juta.