Substansi pasal-pasal yang dipersoalkan antara lain berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan minerba, jaminan operasi industri pertambangan…
Kementerian ESDM terus melakukan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan mineral dan batu bara yang belum melunasi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
Kebijakan mineral dan batu bara harus mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan tidak menimbulkan dampak sosial yang negatif di masa mendatang.
Dalam beleid yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 11 November 2020 tersebut, izin ekspor konsentrat mineral diperbolehkan paling lama sampai dengan 10 Juni…
Rapat dengar pendapat Komisi VII yang seharusnya digelar pada Rabu (25/11/2020) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara ditunda menjadi Senin (1/12/2020).
Ketiga RPP yang tengah disusun tersebut meliputi RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan…
Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin konsesi tambang untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100 persen,…
Berdasarkan data Kementerian ESDM, per 24 Juni dari realisasi investasi sektor minerba mencapai US$1,47 miliar atau sebesar 18,99 persen dari yang ditargetkan US$7,74 miliar.