Adapun, SBR013 diprediksi memiliki kupon atau imbal hasil tinggi, dan investor dapat membelinya di mitra distribusi (midis) resmi DJPPR Kemenkeu.

DJPPR Kemenkeu akan segera menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel Savings Bond Ritel seri SBR013.

Kadin menilai penerbitan SBN berlebihan juga berisiko memacu kenaikan inflasi. Sebaliknya, prinsip prudensial harus selalu diterapkan.

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menawarkan surat berharga perpetual berwawasan lingkungan senilai Rp335,19 miliar dengan kupon 8,25%.

Salah satu keuntungan investasi di ORI024 karena surat utang ini menawarkan kupon yang menarik dan pajak yang rendah

Kemenkeu akan melaksanakan lelang 6 seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa, (26/9/2023) besok.

BRI (BBRI) sengaja menurunkan portofolio surat berharga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas agar dapat menjaga pertumbuhan kredit.

Pemerintah  memasang target indikatif surat utang negara sebesar Rp23 triliun, dan target maksimal Rp34,5 triliun.

Pemerintah mesti memperhatikan keseimbangan yield Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer dan sekunder seiring dengan meningkatnya tekanan global di pasar obligasi negara.

Berdasarkan data Bank Indonesia pada transaksi 9-12 Mei 2022, aliran modal asing yang keluar Rp19,14 triliun.

Kenaikan tingkat imbal hasil atau yield US treasury hingga 45 basis poin (bps) juga mendorong kenaikan yield surat utang negara (SUN) hingga 15 bps.

Lelang surat berharga syariah negara atau sukuk negara pada Selasa (8/3/2022), menghasilkan penawaran masuk senilai Rp15,3 triliun.

Bila Anda ingin membeli surat utang pemerintah ORI021, maka caranya sangat mudah. Simak langkah di bawah ini.

Lelang SBSN diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, dampak penempatan SAL kepada SBN diperkirakan berdampak terbatas pada permintaan SBN secara umum.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual menilai bahwa langkah pemerintah ini positif, dengan memberikan dasar hukum agar sisa anggaran bisa mendukung pemenuhan target-target ekonomi.