Pakar mendukung penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk mendorong daya beli masyarakat dan menambah penerimaan negara.

Apindo menyarankan pemerintah bebaskan PPh 21 untuk menyelamatkan industri padat karya.

Berikut cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP, yang dikenal juga sebagai PPh 21, berdasarkan penjelasan Ditjen Pajak Kemenkeu.

Jasindo berharap masa depan industri asuransi tetap cerah meski Produk Domestik Bruto (PDB) sektor asuransi dan dana pensiun (dapen) mengalami kontraksi.

Jika besaran THR melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP, maka akan dipotong PPh 21-nya

Peraturan baru ini memberikan penekanan pada hak wajib pajak untuk mendapatkan bukti pemotongan setiap bulan.

Wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta harus menyampaikan surat pernyataan agar bisa dibebaskan dari pemotongan PPh final 0,5%.

Aturan baru PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 menghapus empat regulasi yang sudah ada sebelumnya.

Presiden RI, Joko Widodo, telah secara resmi meneken PPh 21 2024 pada akhir Desember 2023 lalu.

Jokowi telah secara resmi meneken PPh 21 2024 ketika Anies Baswedan dan Cak Imin ingin menghapus pajak penghasilan.

Pemerintah secara resmi akan menerapkan tarif efektif untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Simak cara hitungnya!

Aturan terkait tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak bagi karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai berlaku per 1 Januari 2024.

Kenaikan UMP maupun UMK membuat lebih banyak pekerja dengan upah minimum di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga mereka harus membayar pajak.

Ditjen Pajak menjelaskan bahwa barang endorse yang diterima oleh pesohor memang tidak dikecualikan sehingga terhitung sebagai penghasilan. 

Jenis pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) 21 akan menjadi penopang dalam mengejar setoran pajak senilai Rp1.718 triliun pada 2023. 

Wakil Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Shinta Widjaja menilai aturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan pendapatan negara.