Pelaku usaha sektor kehutanan mengaku siap menyumbang masukan apabila pemerintah meneruskan wacana penyempurnaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK.
JAKARTA – Pelaku usaha sektor kehutanan mengaku siap menyumbang masukan apabila pemerintah meneruskan wacana penyempurnaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamankan 384 kontainer berisi kayu ilegal dari Papua dan Papua Barat selama Desember 2018 hingga Januari 2019.
Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama tim gabungan menyita sebanyak 57 kontainer kayu merbau asal Papua di Pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung tim gabungan berhasil mengamankan 57 kontainer kayu ilegal dari Papua di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar.
Pelaku usaha kayu olahan menilai pada 2019 volume produksi kayu olahan akan naik 10% dari total capaian sepanjang 2018 namun kinerja ekspor dinilai akan tetap stagnan.
JAKARTA – Pelaku usaha optimistis bahwa pasokan kayu pada 2019 akan naik sebesar 10% dari total capaian pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pasar ekspor masih dibayangi…
JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim aktivitas perdagangan sektor kehutanan sepanjang 2018 telah menyumbang devisa negara sebesar US$12,17 miliar.
Sampoerna Kayoe, perusahaan penyedia solusi engineered wood terkemuka di dunia, sejak tahun 2011 hingga saat ini telah berhasil menanam 67 juta pohon di seluruh pelosok Indonesia…
JAKARTA – Pelaku usaha meyakini kinerja ekspor kayu olahan hingga akhir tahun ini relatif stagnan di angka US$2,1 miliar seiring dengan situasi ekonomi global yang tidak…
Pelaku usaha kayu olahan menilai suasana ekonomi global yang tidak stabil telah mempengaruhi kinerja ekspor dari produksi kayu olahan tidak akan bertumbuhn signifikan dari…
JAKARTA – Pelaku usaha memprediksi pertumbuhan ekspor kayu lapis relatif stagnan dalam kurun 5 tahun mendatang. Pasalnya, bahan baku yang berasal dari hutan tanaman baru…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai rencana relaksasi daftar negatif investasi atau DNI pada Paket Kebijakan Ekonomi XVI dirancang agar tidak merugikan produksi…
Badan Usaha Milik Negara Perum Perhutani menilai relaksasi Daftar Negatif Investasi pada sektor kehutanan bisa mendorong permintaan kayu asal Indonesia.