Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), termasuk kredit macet BPR, membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024.

OJK baru saja merilis POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS. Perbarindo memberikan tanggapan mengenai aturan tersebut.

Alasan peningkatan rasio NPL BPR adalah karena restrukturisasi kredit Covid-19 yang berakhir.

Kualitas kredit seperti tren rasio NPL alias kredit macet yang naik menjadi tantangan BPR selain fraud

Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah buka suara soal adanya wacana penguatan, termasuk melalui sinergi Bank Pembangunan Daerah dengan Bank Perekonomian Rakyat.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia OJK, industri BPR membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp55 miliar pada Januari 2024.

Faktor utama bank bangkrut seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dicabut ijinnya adalah bukan karena bisnis, tetapi lantaran adanya fraud.

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) pun buka suara soal banyaknya BPR yang tertimpa masalah hingga tutup.

Tedy telah berkecimpung selama 16 tahun di organisasi yang menjadi wadah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kerja sama dengan Perbarindo wilayah Bali untuk mengoptimalkan kredit di Pulau Dewata.

Asosiasi BPR berkolaborasi bersama Nikel, perusahaan teknologi embedded lending berkolaborasi mengadakan workshop tatap muka untuk membahas mengenai tantang dan jalur yang…

Perbarindo mendukung langkah strategis dari pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk membentuk holding ultra mikro.

Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto mengungkapkan perkembangan pandmei akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Namun, dia berpendapat pertumbuhan kredit 5% sampai 6%, diikuti…

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya memiliki rencana aksi untuk mendukung road map inovasi keuangan digital 2020-2024. Untuk itu, beberapa insiatif…

Ketua dan Anggota Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dibutuhkan kerja sama antara lembaga yang dipimpinnya dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia…

OJK belum lama ini memberikan lampu hijau terhadap dua skema kerja sama antara BPR dengan platform P2P, yakni skema channelling dan skema referral.