Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Kepri untuk meningkatkan ketahanan permodalan.

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) DPD Sumatra Barat dan Bengkulu menyebutkan akan banyak BPR melakukan merger.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi batas BPR sebelum 31 Desember 2024 dan BPR Syariah (BPRS) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

OJK terus mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Bali untuk memenuhi modal inti Rp6 miliar sebelum deadline Desember 2024.

Pelaku usaha meyakini pasar UMKM tetap akan loyal dengan BPR dengan dan tidak akan beralih ke bank digital di tengah era digitalisasi

Izin usaha BPR Persada Guna dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Desember 2023.

DPD Perbarindo Jawa Tengah optimistis bisa melanjutkan kinerja positifnya hingga di tahun 2024 mendatang.

Berdasarkan catatan OJK, jumlah BPR bangkrut dalam lima tahun terakhir lebih dari 100 bank.

OJK sedang menggodok peraturan mengenai listing BPR di Bursa serta pengembangan sistem pembayaran BPR.

Otoritas Jasa Keuangan Bali mencatat masih ada 24 Bank Perkreditan Rakyat di daerah ini, yang modalnya kurang dari Rp3 miliar.

Pemerintah perlu membuka peluang seluas-luasnya kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memanfaatkan teknologi informasi (TI) sebagai pendukung untuk menghimpun dana murah…

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumatra Barat menyatakan sekitar 10 BPR di daerah tersebut dalam kondisi kesulitan modal, sehingga terancam dijual…

SEMARANG - Asosiasi menilai masih ada cara lain untuk mendorong Bank Perkreditan Rakyat  meningkatkan modal, tanpa harus ditetapkan dengan regulasi yang kaku.