Akankah anjloknya mata uang ringgit Malaysia bakal merembet ke Asia dan mengulang krisis moneter 1998? Simak ulasannya.

Mantan PM Malaysia menyarankan negaranya mematok nilai ringgit terhadap dolar, mengulangi kebijakan yang ia terapkan saat krisis keuangan Asia.

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa negaranya harus mempertimbangkan untuk mematok nilai tukar ringgit.

Harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) periode 1-15 November 2023 melonjak US$8,26 atau 1,11%.

Investor berharap bank sentral Malaysia turun tangan untuk mendukung ringgit yang berada di level terlemah sejak 1998.

Nilai tukar yen Jepang terpantau melemah tipis 0,01 persen ke 149,87 yen per dolar AS, sedangkan ringgit Malaysia melemah 0,2 persen ke 4,7770 per dolar AS.

Wakil Menteri Keuangan I Malaysia mengatakan bahwa Malaysia perlu menggunakan mata uang lokal dalam kegiatan perdagangan untuk memperkuat ringgit.

 Mata uang ringgit diproyeksikan bergerak di kisaran 4,40-4,70 terhadap dolar pada 2024 mendatang.

Bank of Thailand mengungkapkan penggunaan mata uang regional ini bertujuan untuk menekan gejolak baht terhadap dolar AS.

Yayasan Hasanah mendapatkan dana senilai 6 miliar ringgit atau setara dengan Rp20 triliun yang digunakan untuk meningkatkan daya saing Malaysia.

Pemerintah Malaysia mengeluarkan sebanyak 335 surat tilang atau compound notice kepada pelanggar larangan merokok.

Reli ringgit dapat terhenti apabila FTSE Russell, perusahaan penyedia World Government Bond Index, menghapus obligasi Malaysia dari daftarnya. Kejelasan nasib obligasi Malaysia…

Malaysia akan menggandakan batas perdagangan online tahun ini seiring dengan banyaknya jumlah investor bermodal kecil yang masuk ke dalam pasar saham sehingga membantu mendorong…

Harga minyak kelapa sawit masih berada di zona merah pada perdagangan Rabu (27/2/2019). Selain dibebani oleh ekspektasi lemahnya permintaan dan tingginya produksi, hal itu…

Perdagangan berjangka minyak kelapa sawit naik, terdorong oleh pelemahan ringgit dan penghapusan pajak barang dan jasa.