Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI kembali menggelar rapat bersama Staf Khusus Menteri Agamauntuk membahas penyelenggaraan ibadah haji 2024

Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah 3 kali mangkir panggilan

Pansus Haji mempertanyakan alasan menggunakan Mashariq berkinerja buruk pada penyelenggaraan haji 1445H/2024 M

Produk ini diklaim menjadi solusi perencanaan dan perlindungan jangka panjang bagi mereka yang terdaftar dalam program Haji Reguler.

Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 masih menyisakan persoalan yang belum tuntas, mulai dari masalah kuota hingga fasilitas yang dinilai tidak layak.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI membuka peluang untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-undang Haji.

Panja Haji DPR menyebut landasan pengeluaran dana haji dari BPKH melanggar kesepakatan di DPR.

Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani dicecar Pansus Haji terkait usulan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR menemukan sejumlah travel haji tidak memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji khusus.

Jumlah kuota yang diberikan Kementerian Haji Arab Saudi sebanyak 241.000 jemaah.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag)

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengendus adanya kejanggalan dalam pengelolaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) kooperatif menyusul mangkirnya sejumlah pejabat dari jadwal rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.