Ekonom menilai pemerintah bisa menerapkan aturan pajak karbon di PLTU yang berbasis batu bara.

Perdagangan karbon adalah mekanisme pasar yang dimaksudkan untuk membatasi emisi gas rumah kaca.

Asean Forum on Taxation (AFT) digelar pada 1-3 Agustus lalu di Yogyakarta.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan alasan pajak karbon belum diterapkan hingga saat ini.

Sejumlah pekerjaan rumah masih dimiliki Indonesia dalam merealisasikan bursa karbon yang rencananya akan mulai bergulir pada September 2023.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pajak karbon tidak akan serta merta berlaku dalam waktu dekat bersamaan dengan bursa karbon.

Menkeu Sri Mulyani mengaku masih menggodok aturan pajak karbon, padahal OJK berecana mulai bursa karbon pada akhir tahun ini.

Transisi energi dan pasar karbon tengah dipacu oleh banyak negara di penjuru dunia, temasuk Indonesia

Pemerintah kembali mengulang keinginan Indonesia menerapkan pajak karbon di Tanah Air dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan aturan pajak karbon masih disiapkan. Begini tanggapan pelaku usaha.

Pemerintah tak kunjung menerapkan aturan pajak karbon. Padahal, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah Indonesia turunkan emisi.

Dalam penanganan iklim, Sri Mulyani mendorong aksi yang konkret dari parap pemimpin negara, ketimbang pernyataan-pernyataan yang normatif.

Terdapat potensi pungutan atas offset gas buang yang dibebankan juga kepada penambang seiring penerapan aturan perdagangan karbon.

Merespon aturan perdagangan karbon, PLN mengupayakan antisipasi terkait untuk ikut menurunkan gas buang di seluruh aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)

Selain aksi akuisisi bank, sejumlah berita komprehensif tersaji dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Jumat (23/12/2022).