KPU menepis dalil PPP yang meminta MK mengeluarkan kebijakan khusus berupa konversi perolehan suara yang tak memenuhi ambang batas parlemen menjadi kursi DPR.
Pimpinan DPR ternyata sudah beri persetujuan kepada Komisi III untuk melakukan rapat kerja dengan Menko Polhukam yang mengesahkan revisi UU MK pada masa reses.
Anggota Komisi I DPR beralasan pelarangan penayangan eksklusif jurnalistime investigasi diperlukan karena kebebasan harus diawasi untuk kepentingan masyarakat.