Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara untuk segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat.
Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Sri Mulyani dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (9/9/2024).
Pengamat menilai sejumlah permasalahan akan muncul apabila BPK dikuasai politisi lima tahun ke depan, salah satunya menurunnya kepercayaan publik kepada BPK.
Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.
DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 senilai Rp203,4 triliun. Penurunan terjadi di seluruh komponen, dari subsidi BBM hingga listrik.