DPR mewanti-wanti pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewaspadai adanya utang jatuh tempo yang besar dan mempengaruhi defisit 2025.

DPR mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung, usai Badan Legislasi menyetujui RUU Wantimpres.

Peta jalan atau roadmap kerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

DPR menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan hak angket untuk membongkar penyimpangan selama penyelenggaraan Haji 2024.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024.

DPR meminta pemerintah mempertimbangkan kembali proyek-proyek kejar tayang yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Komisi VI DPR RI memberikan catatan terhadap Bank Muamalat dan BPKH usai BTN mengumumkan batal mengakuisisi bank syariah pertama di Indonesia itu.

KPK mengungkapkan dari 9.500 caleg terpilih pada Pilkada Serentak, baru 82,66% atau 7.853 caleg yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Parlemen di Senayan risau terhadap kebijakan penyertaan modal PT Taspen (Persero) ke sejumlah korporasi swasta ketimbang sesama perusahaan pelat merah.

Aplikasi Sirekap harus lebih siap menghadapi Pilkada Serentak 2024 dan tidak boleh lagi ada polemik seperti Pilpres 2024 kemarin.

Pelanggaran etik Hasyim Asy'ari menjadi alarm bagi pemerintah dalam memilih anggota KPU

Ketua DPR Puan Maharani mendesak adanya evaluasi rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai DKPP memecat Hasyim Asy'ari karena kasus asusila.

KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang menyeret seorang anggota BPK dan anggota DPR dari Fraksi Gerindra

Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sepakat target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1%-5,5% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

Komisi II DPR akan memanggil KPU hingga DKPP usai kasus pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena terbukti lakukan kasus asusila.