Partai Buruh berencana melakukan aksi unjuk rasa dan mengajak seluruh elemen turun ke jalan menanggapi langkah Baleg DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Tagar 'peringatan darurat' menggema di media sosial menyerukan ajakan untuk melawan putusan Baleg DPR RI yang menganulir amar putusan MK soal Pilkada 2024.

Kemenkeu belum mau memberi komentar usai Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25%.

PDIP menjadi satu-satunya partai parlemen yang menyatakan sikap kontra dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) Pengambilan Keputusan Tahap I RUU Pilkada.

Video debat capres pada Pemilihan Presiden 2024, Prabowo sebut Anies tidak akan jadi Gubernur kembali viral di media sosial

Peluang Anies Baswedan dan PDIP untuk bertarung di Pilkada 2024 semula terbuka ketika MK mengeluarkan 2 putusan krusial. Namun peluang itu pupus di DPR.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani Indrawati menitipkan Thomas Djiwandono sambil menyebutnya sebagai penerus.

Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rapat Kerja (Raker) Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU Pilkada.

DPR kejar tayang menggelar rapat paripurna untuk membahas revisi UU Pilkada yang baru saja dibahas pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024.

Said mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan ribuan anggotanya yang akan menggeruduk kantor DPR pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Kantor KPU.

Anies Baswedan menilai bahwa demokrasi sedang berada di persimpangan jalan akibat ulah DPR.

Anies Baswedan menilai bahwa demokrasi Indonesia kini sedang berada di persimpangan jalan akibat ulah DPR yang berencana melawan putusan MK.

PDIP menyampaikan protes lantaran bahan DIM RUU Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada rapat Baleg DPR siang ini tidak sama dengan putusan MK.

Rapat kilat Baleg DPR RI menganulir putusan MK sehingga kembali meloloskan Kaesang Pangarep maju ke Pilkada sekaligus menjegal PDIP ajukan calon sendiri.

Perludem menilai bahwa KPU dan DPR tidak bermoral karena tidak patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pilkada Serentak 2024.