Profil Irjen Kementan Setyo Budiyanto yang ditunjuk menjadi ketua KPK 2024-2029.

Komisi III DPR akan membawa daftar nama lima Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke rapat Paripurna terdekat.

DPR telah memilih dan menetapkan lima nama sebagai Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029.

Komisi XI DPR menyetujui anggaran penerimaan operasional senilai Rp31,5 triliun dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau ATBI 2025.

DPR akan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk 10 Calon Dewan Pengawas KPK hari ini, Rabu (20/11/2024).

DPR menilai bantuan beras yang diberikan kepada kelompok rentan tidak sesuai sasaran. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak berjalan baik.

Wacana Tax Amnesty Jilid III kembali mencuat. Padahal, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberlakukan program serupa.

Calon Dewan Pengawas atau Cadewas KPK mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR, Rabu (20/11/2024).

Komisi XI DPR Misbakhun memastikan akan terdapat Tax Amnesty Jilid III seiring masuknya RUU Pengampunan Pajak ke dalam usulan Prolegnas Prioritas 2025.

Menurut Wakil Ketua DPR ada fleksibilitas aturan, sehingga pemerintah bisa menunda kenaikan PPN jika berdampak besar ke masyarakat, atau bahkan menurunkannya.

Jokowi menitipkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty alias pengampunan pajak.

Badan Legislasi DPR berencana menghapus RUU soal larangan konsumsi daging anjing. Apa alasannya?

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dan 176 RUU Prolegnas 2025-2029 pada Selasa (19/11/2024).

DPR RI mewanti-wanti agar OJK memastikan kesiapan infrastruktur pengawasan hingga regulasi soal kripto jelang peralihan wewenang 12 Januari mendatang.

DPR, Pemerintah, dan DPD membawa agenda undang-undang prioritas 2025. Termasuk di dalamnya tax amnesty jilid III hingga pengaturan anti monopoli.

DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.