Pengadilan Singapura telah menjatuhkan hukuman 17,5 tahun penjara kepada taipan minyak Lim Oon Kuin atau dikenal sebagai OK Lim karena menipu HSBC Holdings Plc.

Melalui PMK 47/2024, Ditjen Pajak dapat menegur, meminta klarifikasi, hingga menuntut pidana pihak yang menghindari pertukaran informasi untuk keperluan pajak.

Berdasarkan keterangan dari pihak yang bersangkutan, jumlah kerugian korban influencer Ahmad Rafif sebesar Rp96 miliar dari 49 nasabah.

Kredibilitas dan kinerja Polri tengah diuji usai kejanggalan demi kejanggalan ditemukan di dua kasus pidana yakni pembunuhan Vina dan pengeroyokan Afif

Lebih dari 1.000 anggota DPR, DPRD, dan staf terungkap turut menjadi pemain judi online, dengan transaksi mencapai miliaran rupiah.

Tindakan doxing terhadap jurnalis berisiko menimbulkan intimidasi, bahkan berdampak pada kualitas informasi publik dan kebebasan pers.

Kuasa hukum Pegi Setiawan menduga ada upaya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Polda Jawa Barat soal dugaan penghapusan unggahan di Facebook tersangka.

Sejauh ini, kebijakan pemberantasan judi online belum maksimal dan seolah masih mencari-cari langkah yang tepat. Masyarakat dan perekonomian jadi korbannya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan menjatuhkan sanksi berat bagi anggotanya yang bermain judi online, karena termasuk sebagai tindak pidana.

Sebelum ini, EP juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara atas perbuatan turut serta dalam kasus tindak pidana perpajakan.

Pelaku ancam tembak calon presiden Anies Baswedan, AWK (23) terancam pidana 4 tahun.

Kasus pidana di Kaltim yang menjerat anggota kepolisian di wilayahnya mengalami penurunan, sedangkan kasus disiplin justru meningkat.

Pemerintah diusulkan pakai hukum administrasi dan perdata dalam pemberantasan kasus korupsi proyek pemerintah.

Pemblokiran situs tidak bisa menjadi satu-satunya langkah dalam memberantas judi online. Perlu adanya tindakan tegas, seperti menyangkut rekening dan iklan.

Judi online bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga berdampak fatal terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat, bahkan merugikan negara.

Dalam eksepsinya, Rafael Alun berargumen bahwa hartanya mendapatkan imunitas atau 'kebal hukum' karena telah diikutsertakan dalam Tax Amnesty.