BISNIS.COM, JAKARTA—Jaringan Advokasi Revisi Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri meminta pemerintah menunjukkan komitmen…

BISNIS.COM, JAKARTA—Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri di antaranya mengatur peran pemerintah daerah sebagai clearing house…

JAKARTA—DPR menilai pemerintah selama ini tidak efektif menjalankan sistem perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, karena lemahnya koordinasi antarpemangku…