Kemenlu mengungkap alasan Indonesia bisa mengimpor barang dari Israel kendati tak memiliki hubungan diplomatik.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai akar permasalahan polemik aturan impor justru ada di Bea Cukai.

PHK dan penutupan pabrik tekstil disebut makin marak usai Permendag No.8/2024 terbit.

Larangan terbatas (lartas) impor mulai memberikan efek terhadap impor konsumsi yang turun 23,96% month-to-month (mtm) pada April 2024.

Pemerintah tengah mengevaluasi aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023.

Hippindo menyebut omzet industri ritel modern selama libur Lebaran 2024 tidak mencapai target. Apa penyebabnya?

Kemendag memastikan bahwa pemerintah akan segera merevisi aturan impor yang tertuang dalam Permendag 36/2023.

Pembentukan positive list menjadi indikator pemerintah menyadari larangan importasi produk di bawah US$100 lewat ecommerce tidak bisa dilakukan seluruhnya.

Kementerian Perdagangan buka suara terkait keluhan para pengusaha ritel mengenai pembatasan impor barang mewah.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan ketentuan impor terbaru terkait dengan barang kiriman. Salah satu poin utama yang disorot adalah batasan nilai impor…

Bahkan tak hanya terbebas dari bea masuk, barang kiriman buku juga terbebas dari kewajiban pembayaran pajak dalam rangka impor atau PDRI.

Perubahan perlakuan fiskal kepada barang kiriman ditujukan untuk mendorong daya saing e-commerce domestik.

JAKARTA — Pemerintah segera merampungkan aturan mengenai impor barang kiriman yang menggunakan batasan de minimis (pembebasan bea masuk). Dalam aturan ini pemerintah akan…

JAKARTA — Pemerintah akan mewajibkan penyedia lapak online untuk menjual barang lokal dengan komposisi minimum tertentu dalam rangka mengurangi ketergantungan impor.

Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kementerian Keuangan memastikan pengalihan modul pengurusan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) berlangsung dengan baik sembari terus…

Pemerintah akan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) ratusan barang impor sebagaimana yang tertera pada pasal 22 menjadi 7,5%.