Benarkah aturan kelas BPJS Kesehatan bakal dihapus mulai tahun depan? Ini penjelasan DJSN.

Menindaklanjuti putusan MK yang membatalkan pengalihan program Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan, ini rekomendasi DJSN.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki dana kelolaan sekitar Rp500 triliun. Dari jumlah tersebut, baru 24 persen atau sekitar Rp115 triliun yang berada di instrumen syariah.

Penambahan layanan syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sebagai langkah positif. Terdapat kebutuhan para pekerja akan layanan syariah, mengingat…

Begini wajah BPJS Kesehatan setelah setahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Pandemi Covid-19 membebani perekonomian, sehingga saat ini berada di ambang resesi.

Peraturan Presiden 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang (UU) 40/2004 tentang Sistemn Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan kesetaraan manfaat…

Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja Agung Pambudhi menjelaskan bahwa penerapan kelas rawat inap JKN pada prinsipnya adalah untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK)…

Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN telah mengusukan besaran kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) kepada…

Bisnis, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN dinilai harus mampu memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Pekerjaan…

Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN akan memilih sebanyak 15 anggota DJSN masa jabatan 2019–2024. Pada periode selanjutnya, sebanyak 15 anggota DJSN akan dipilih untuk…

Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN dinilai harus mampu memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Pekerjaan rumah pertama…

Problem mismatch atau defisit dana jaminan sosial (DJS) pada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan bukanlah kabar bohong. Problem itu bahkan…

Dewan Perwakilan Rakyat masih menunggu surat pengajuan resmi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait dengan usulan revisi Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN…

Kementerian Ketenagakerjaan menolak permintaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengkaji Permenaker No. 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan…