Cakupan jaminan sosial bagi kelompok rentan hingga peningkatan kualitas pelayanan perlu mendapatkan perhatian besar para anggota DJSN 2024-2029.

BPJS Kesehatan berharap dapat menjalin sinergi yang semakin kuat dengan anggota DJSN guna mengawal implementasi Program JKN yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Fokus utama yang sejalan dengan Asta Cita mencakup peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan, ketersediaan obat bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

BPJS Watch berharap DJSN di bawah kepemimpinan Nunung dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan K/L yang masuk dalam ekosistem jaminan sosial.

Tren PHK akan memicu lonjakan klaim JKP karena banyak terjadi di perusahaan besar dan menengah yang mayoritas pekerjanya memenuhi syarat sebagai peserta.

BPJS Kesehatan pada Juni 2024 mencatatkan penurunan aset, baik aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan maupun aset BPJS Kesehatan.

DJSN merupakan lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan BPJS.

BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumut-Aceh telah membayarkan klaim sebesar Rp6,05 triliun kepada sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah ini per Juni 2024.

DJSN melaporkan daya tahan keuangan BPJS Kesehatan pada 2024 akan kembali mengalami klaim yang lebih besar dibandingkan iuran terkumpul.

Simak update dari DJSN soal write off atau penghapusan data peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan.

Hampir 20 juta orang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan justru tidak aktif status kepesertaannya, padahal menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK tetap memperoleh manfaat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan hingga 6 bulan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron memberikan tanggapan mengenai potensi kenaikan iuran pada 2025.

Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan dari iuran peserta tercatat mengalami surplus Rp17,7 triliun pada 2022 lalu.

DJSN meminta BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti perbaikan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) segera melaksanakan monitoring dan evaluasi uji coba kelas rawat inap standar (KRIS) tahap II