Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya menuruti permintaan dunia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan satuan tugas dipastikan akan segera dirilis setelah pembahasan di tingkat teknis telah selesai.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong industri perbankan dan pembiayaan untuk mempermudah akses bagi industri kecil menengah (IKM) dan kelompok hutan rakyat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahn Rakyat segera menandatangani surat kesepakatan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait penggunaan lahan di kawasan…

Kredibilitas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang sekarang menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KKLH) tercoreng dalam kasus pidana kebakaran lahan perkebunan…

Dunia usaha mengharapkan Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan (PROPER) mampu memicu industri lebih produktif dan berkembang.

Ketua Pusat Pertimbangan Proper Sudharto P. Hadi mengatakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) mengadopsi pola insentif dan disinsentif dan pengawasan…

Nilai kebutuhan hidup layak (KHL) DKI yang digunakan sebagai acuan penentuan Upah Minimun Provinsi (UMP) telah ditetapkan oleh dewan pengupahan sebesar Rp2.538.174,31.

Aktivis pemerhati lingkungan menyayangkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggabungkan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sebanyak 23 bahan berbahaya itu dilarang beredar di Indonesia setelah dokumen yang menyebutkan dan mengatur pengelolaannya disahkan Menteri Lingkungan Hidup.

Sebelum masa jabatannya berakhir Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA melantik beberapa pejabat pada posisi strategis di lingkungan Kementerian Lingkungan…

Kementrian Lingkungan Hidup menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam memperbaharui Pusat Produksi Bersih Nasional (PPBN).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan alih teknologi dengan menggunakan non hydro chlorofluorocarbon (HCFC) sebelum 1 Januari 2015.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang rencananya disahkan sebelum akhir Oktober…

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan diproyeksikan selesai sebelum pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir, disahkannya beleid yang…