Komisoner KPK La Ode M. Syarif menyatakan seharusnya mantan narapidana terutama residivis kasus korupsi tak dipilih oleh masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap yang melibatkan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna.

KPK memeriksa tiga orang anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Fathan, Alamuddin Dimyati Rois, dan Mohamad Toha, Kamis (25/2/2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terus mendalami kasus suap terhadap Kepala Subdit Kasasi dan PK Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya enam masalah korupsi yang terjadi dalam sektor energi terkait dengan masih buruknya tata kelola sektor tersebut di…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peggeledahan ke empat lokasi yang diduga terkait kasus suap pejabat Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dodi Sukmono sedang memikirkan langkah hukum lanjutan pasca putusan terhadap mantan menteri ESDM, Jero Wacik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal anggota DPR dari fraksi Golkar dan Direktur Utama PT Mas Cahaya Perkasa, Soe Kok Seng ke luar negeri.

KPK Watch menilai kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi sudah cukup bagus. Hal ini tampak dari sejumlah kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah…

Mahkamah Konstitusi (MK) mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak gegabah dalam menyita harta milik tersangka kasus korupsi.

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti ingin Polri bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi bukan perkara mudah mewujudkan hal tersebut.

KPK kembali memanggil tersangka Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty setelah sebelumnya mangkir dari jadwal yang ditetapkan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku siap untuk menangani kasus Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Banyak desakan yang ditujukan ke KPK untuk mengusut kasus tersebut.nn

KPK resmi menahan empat anggota DPRD Sumut terkait kasus dugaan pemberian gratifikasi anggota DPRD Sumut oleh Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

KPK memanggil lima orang tersangka kasus dugaan pemberian gratifikasi terkait dengan penolakan hak interpelasi di DPRD Sumatra Utara untuk dimintai keterangan.