KPK membantah adanya tekanan dalam proses penanganan dugaan gratifikasi yang menyeret anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Novel Baswedan meminta Firli Bahuri dijemput paksa, setelah diduga terlibat kasus pemerasan di Kementan.

KPK mulai meminta klarifikasi berbagai pihak terkait soal dugaan tahanan naik ke ruangan pimpinan KPK di lantai 15 Gedung Merah Putih.

Setelah ibadah salat Iduladha, KPK membuka layanan kunjungan keluarga bagi para tahanan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Kementerian ESDM menghormati proses pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. 

Bertepatan dengan perayaaan FEB UI yang telah menginjak usia tujuh dekade lebih, pihak fakultas berkomitmen membangun Zona Integritas, menjauhi laku koruptif.

Bisnis, JAKARTA — Komisi Yudisial meminta keputusan Mahkamah Agung yang memberikan keringanan hukuman bagi terpidana kasus korupsi dihargai sebagai bentuk independensi atau…

Dugaan kasus korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Luwu Utara kembali ramai dibahas pasca Anggota DPR RI, Muchtar Luthfi Mutty berencana akan melaporkan kasus ini kepada Komisi…

Memaksimalkan peran whistle blower dianggap lebih efektif dalam memberantas korupsi dibandingkan justice collabolator.

Komisi Pemberantasan Korupsi menginginkan perguruan tinggi melarang akademisinya menjadi saksi ahli bagi terdakwa korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Made Oka Masagung, salah satu tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi dan supervisi berbagai perkara korupsi di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangkan teknisi sepeda motor Harley Davidson untuk merawat beberapa kendaraan milik koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi menyelenggarakan Forum Economic Agencies Network 20-22 Maret 2018 di Bali. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri…

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Malang Mochamad Anton beserta 18 anggota DPRD sebagai tersangka dalam perkara penyuapan terkait pembahasan RAPBDP 2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan silang untuk mengkonfirmasi kronologi korupsi yang melibatkan calon Gubernur NTT Marianus Sae.