SEMARANG Pemerintah menargetkan seluruh tanah di Jawa Tengah memiliki sertifikat kepemilikan pada 2023.

Presiden Joko Widodo kembali membagikan 7.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tanah bukanlah barang baru untuk investasi. Hingga kini tanah tetap dilirik sebagai instrumen investasi karena tiap tahun harganya terus menanjak. Belum lagi bila tanah itu…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengatasi penurunan tanah yang terjadi di Jakarta.

Penyerahan sertifikat tanah dilakukan di Lapangan Bale Kota Tasikmalaya, pada Jumat, (9/6/2017). Jumlah warga yang dapat hadir langsung menerima sertifikat sebanyak 2.359,…

Program reforma agraria kembali dibahas Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Kamis (8/6/2017).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjanjikan rancangan Revisi Undang-Undang Pertanahan akan diserahkan ke DPR pada awal Juni. RUU tersebut diyakini akan mengatasi di antaranya…

Usulan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Pertanahan akan segera selesai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan usulan pemerintah akan…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah menyiapkan dua regulasi untuk perlindungan aset negara yakni Peraturan Pemerintah Bank Tanah dan Peraturan…

Aktivitas mafia tanah tak ubahnya rayap yang tak kenal lelah bekerja. Tahu-tahu, kita akan tahu kehadiran rayap saat melihat tumpukan tanah tegak bagai menara di atas lantai,…

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) masih menantikan kriteria yang jelas dari pemerintah terkait objek tanah yang dianggap menganggur atau terlantar dalam perumusan…

Kementerian Keuangan masih akan mencocokkan instrumen yang ada di dalam sistem perpajakan saat ini dengan ide yang muncul dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait…

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mendukung rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif ke tanah yang menganggur

Pemerintah memiliki wacana untuk menerapkan kebijakan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan produktif

Kalangan pengusaha menyambut baik penyederhanaan jenis alas hak atas lahan melaluiRencana Undang-Undang Pertanahan karena akanmenyelesaikan persoalan yang selama ini diakibatkanoleh…