Berikut syarat lengkap dan tata cara membuat sertifikat tanah, lengkap dengan cara perhitungan biayanya.

Emiten properti PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) dan entitas anak mencatat penurunan tajam pada performa kinerja pada 2021 dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

Persoalan tanah negara masuk kawasan hutan biasanya terjadi dalam proses pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya.

Kementerian ATR tak ingin menghambat jalannya peralihan jual beli ini karena kendala BPJS Kesehatan. Apabila memang status belum terdaftar kepada kepesertaan JKN maupun tidak…

Ketentuan tentang syarat BPJS Kesehatan dalam permohonan peralihan hak tanah karena jual beli mulai 1 Maret 2022, tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun…

BPJS Kesehatan menegaskan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat mengakses sejumlah layanan publik tidak berlaku serentak pada 1 Maret…

BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara perihal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan baru itu mengamanatkan kepada 30 kementerian/lembaga untuk mensyaratkan…

Pemerintah memberlakukan syarat memiliki BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah, untuk mengoptimalkan kepesertaan asuransi kesehatan tersebut.

Selain gempa bumi, ada lagi potensi ancaman yang perlu diwaspadai karena risiko yang dihadapi tidak kalah berat, yaitu pergeseran tanah.

Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan agar status tanah harus clean and clear sebelum pembangunan ibu kota negara (IKN) dimulai.

Bank Tanah juga akan menjawab persoalan kebutuhan tanah, demi menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan dapat terwujud.

Hadi Ismanto diduga sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak dan bukti pemotongan pajak dan setoran pajak fiktif.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal melindungi hak-hak pihak ketiga atau nasabah yang telah membeli tanah hasil korupsi PT Asabri dengan etikad baik.

Terdapat sejumlah perbedaan yang kentara antara sertifikat elektronik dan sertifikat konvensional yang selama ini dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, selain menerbitkan Sertifikat Elektronik, akan ada 7 dokumen lain yang tidak…