Kota Bandung mengincar penambahan pendapatan asli daerah dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dari sektor retribusi baru mencapai 51,48%.

Pemberian relaksasi untuk mengurangi dampak Covid-19 telah menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan retribusi Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2023.

Realisasi capaian retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan di Lemahwungkuk menembus angka Rp542,5 miliar atau 47,2% hingga Juli 2024.

Online Retribution System (ORS) akan mempermudah dalam penerimaan hingga pengelolaan retribusi yang nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persentase pembayaran retribusi baru mencapai 40% dari jumlah wisman yang datang ke Bali sejak peraturan berlaku pada 14 Februari 2024.

Wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali mulai antusias membayar retribusi Rp150.000 walaupun baru resmi diberlakukan pada Rabu (14/2/2024).

Sebanyak 700 turis di Bali sudah bayar dana retribusi yang saat ini masuki tahap uji coba

Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan belanja wisatawan mancanegara di dalam negeri.

Video berisi latar belakang dan tata cara pembayaran pungutan itu dapat ditayangkan pada layanan hiburan dalam kabin pesawat.

Pemerintah Provinsi Bali sudah merampungkan kanal pembayaran pajak atau retribusi wisatawan asing yang akan berlaku mulai 14 Februari 2024 mendatang.

Tokopedia resmi meluncurkan fitur ‘Pajak Daerah’ dan ‘Retribusi’ untuk warga Sumatera Utara (Sumut).

Rencananya kebijakan tersebut bakal diterapkan mulai 2024, saat ini Pemprov Bali masih mematangkan payung hukum penarikan retribusi.

Pemprov Sumbar sedang menyiapkan naskah akademis untuk penyusunan Perda tentang Petunjuk Teknis Dalam Pungutan Pajak dan Retribusi di Sumbar.

Sebelumnya untuk retribusi pengelolaan menara telekomunikasi di wilayah Pesisir Selatan ditargetkan bisa mencapai Rp390,8 juta.

Hal ini menyikapi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada awal tahun yang lalu.