OJK mengaku telah memblokil sebanyak 5.000 rekening temuan yang dipergunakan untuk kegiatan judi online

Pemerintah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) atau task force dalam rangka pemberantasan judi online di Indonesia.

Kemenkominfo bekerja sama dengan Bareskrim Polri melacak WNI yang terlibat praktik judi online hingga ke Kamboja dan Myanmar

Kemenkominfo akan menelusuri temuan game berkedok judi online yang terdaftar di situs PSE.

Promosi judi online tersebut dipublikasikan melalui situs Kemenko Perekonomian www.ekon.go.id di kanal “Berita”.

Dubes RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengatakan bahwa mayoritas WNI di Kamboja bekerja di judi online.

Kemenkominfo meminta Twitter untuk membuat teknologi atau algoritma khusus untuk menangkal iklan bermuatan judi online di Indonesia.

Sebanyak 181 juta dari 221 juta pengguna internet di Indonesia disebut terpapar iklan judi online di media sosial.

Pengamat menduga peningkatan transaksi pada pinjaman online disebabkan oleh candu judi online di masyarakat. Kekalahan membuat masyarakat nekat ambil pinjol.

Pemerintah disarankan bekerja sama dengan kepolisian Kamboja dan Interpol untuk berantas judi online.

Pengamat digital menduga sulitnya pemberantasan judi online disebabkan ada pihak yang melindungi, terlebih perputaran uang di bisnis ini sangat besar.

Upaya pemerintah dalam menutup keran judi online terasa berat. Pasalnya, pemilik situs judi online biasanya berada di Kamboja, yang sulit disentuh hukum.

OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap rekening yang diduga terkait dengan pinjol illegal dan judi online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa blokir rekening warga yang ketahuan terlibat judi online.

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai penumpasan kasus judi online masih belum masif dan perlunya ketegasan untuk memberantas judi online ini.