Hadi Tjahjanto mengungkap 5.000 rekening yang terindikasi judi online akan disetor diserahkan untuk kas negara.

Aturan Satgas Judi Online tersebut baru dirilis di level Pemerintah Pusat, dari sana kemungkinan akan ada turunan ke level provinsi dan kabupaten kota.

Jokowi membantah pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online (judol).

LinkAja dan DANA buka suara mengenai dugaan transaksi judi online di dompet digital.

Sebagian aliran dana hasil praktik judi online dilarikan oleh bandar ke luar negeri, mayoritas negara Asean.

Alih-alih memberantasan judi online, pemerintah justru berencana untuk menyalurkan bantuan bagi korban Judi Online. Menimbulkan polemik di masyarakat.

PP Muhammadiyah mendukung langkah pemerintah untuk memberantas judi online. Begini katanya!

Kehadiran pemerintah dinilai penting saat ini untuk menyelesaikan problem judi online dan pornografi anak di Tanah Air yang kian meresahkan.

Menko Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum memasukkan rencana pemberian bansos kepada korban judi online ke dalam anggaran.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam dalam praktik judi online.

Temuan PPATK mengungkap bahwa ada kemungkinan uang kebutuhan hidup untuk judi online.

Genderang perang terhadap judi online baru ditabuh setelah banyak korban berjatuhan.

Penerima bansos hanya mereka yang namanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Proyeksi kebijakan BI hingga judi online menjdi berita pilihan BisnisIndonesia.id yang terangkum dalam Top 5 News.

Kementerian Kominfo mengajukan penutupan sekitar 555 akun e-wallet yang berkaitan dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia.