Bila diizinkan, maka ini menjadi perjalanan resmi pertama pemimpin pemerintahan militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing ke luar negeri sejak kudeta pada 1 Februari 2021.

Secara keseluruhan, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik telah memverifikasi 701 kematian warga sipil sejak kudeta tersebut. Namun, junta militer mencatat hanya 248 kematian.

Para penyerang mencakup Tentara Arakan, Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang, dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar.

Duta Besar Myanmar untuk Inggris Kyaw Zwir Minn telah memutuskan hubungan dengan junta militer sejak beberapa pekan terakhir dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Junta militer di negara itu mendapatkan tekanan dari negara lain dan organisasi internasional dan mayoritas dengan memberikan sanksi ekonomi dan personal.

Dengan sanksi dari Amerika Serikat, maka Thn Hlaing, Aung Soe, dan semua personil dari Divisi Infantri Ringan terkait tidak bisa lagi berkunjung ke Negeri Paman Sam.

Kyaw Moe Tun mengatakan komunitas internasional harus mengambil seluruh langkah yang diperlukan terhadap militer Myanmar.

Militer Thailand mengklaim tidak bisa menghalangi pergerakan barang di perbatasan kedua negara selama tidak melanggar hukum dan mengikuti prosedur bea cukai.

Paus Fransiskus mengatakan bahwa dirinya akan berlutut di jalan-jalan Myanmar dan menyerukan agar kekerasan dihentikan.

Tim penyelidik PBB telah meminta orang-orang untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter kejahatan yang diperintahkan oleh militer Myanmar.

Pernyataan Jepang ini muncul setelah Korea Selatan mengatakan akan menghentikan pertukaran pertahanan dengan Myanmar dan melarang ekspor senjata ke negara tersebut

Waktu benar-benar penting bagi rakyat Myanmar, terutama warga sipil tak berdosa. Kita perlu mendapatkan tindakan konstruktif yang melindungi rakyat Myanmar.

Bersamaan dengan pertemuan tersebut, jumlah pengunjuk rasa yang tewas akibat aksi represif pasukan keamanan Myanmar kembali bertambah.

Ketegangan meningkat antara tentara dan kelompok etnis bersenjata sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari 2021.

Lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan sekitar 2.000 orang ditahan oleh pasukan keamanan sejak kudeta terhadap pemerintahan sah pada 1 Februari.