Aturan ini disambut baik oleh industri. Para produsen dan distributor ponsel Indonesia sepakat untuk mengajak konsumen membeli ponsel di gerai resmi dan menghindari pembelian…

Pemerintah awal pekan ini resmi memberlakukan kebijakan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi, termasuk ponsel pintar,…

Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika…

Untuk pembelian secara daring, masyarakat perlu untuk memastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan.

Sekitar 20—30 persen dari ponsel pintar yang beredar di Indonesia, masuk ke negara ini tanpa melalui registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang atau ilega.

Sebelumnya, pelaksanaan aturan blokir ini seharusnya terlaksana pada 31 Agustus 2020.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memperkirakan kebijakan pemblokiran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) masih akan tertunda…

Pemberlakuan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) diklaim sangat positif bagi pelaku bisnis ponsel pintar di Indonesia.

Pemerintah telah menerapkan pembatasan ponsel ilegal berdasar nomor international mobile equipment identity (IMEI) sejak 18 April lalu. Namun, ada sejumlah masalah yang cukup…

Aturan IMEI yang disebut belum matang menjadi berita terpopuler di kanal Teknologi Bisnis.com pada Kamis (27/8/2020).

Pengamat gawai menilai pemblokiran IMEI ponsel ilegal bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menganggap tidak serius.

ICT Institute menilai kendala yang terjadi dalam penerapan aturan IMEI menjadi alasan beleid kebijakan tersebut belum matang.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia memastikan pemblokiran ponsel ilegal melalui IMEI masih sesuai jadwal, yakni hingga 31 Agustus 2020.

Kasus Putra Siregar yang muncul beberapa hari lalu seakan bertolak belakang dengan aturan pemblokiran IMEI ponsel ilegal oleh pemerintah. Mampukah celah yang ada ditutup?

Pemerintah diminta memulihkan kepercayaan konsumen terkait dengan masih maraknya peredaran ponsel black market (BM) di Tanah Air.