Tersangka mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memenuhi panggilan tim penyidik Mapolres Depok untuk diperiksa sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana…

Polres Depok belum melakukan penahanan terhadap tersangka mantan Sekretaris Wali Kota Depok Harry Prihanto, yang telah menjalani pemeriksaan selama 12 jam sejak 09.30 WIB-21.30…

Polres Depok belum melakukan penahanan terhadap tersangka mantan Sekretaris Wali Kota Depok Harry Prihanto setelah diperiksa selama 12 jam sejak 09.30 WIB-21.30 WIB pada…

Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tidak memenuhi panggilan penyidik polisi untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi terkait kasus mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan…

Penyidik Polres Kota Depok menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (NMI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek Jalan Nangka Tapos…

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail secara resmi akan mengakhiri masa jabatannya pada hari ini, Selasa (26/1/2016).

Suasana canda bernuansa politis terjadi saat Wali Kota Depok mempertanyakan anggota Banggar DPRD Depok yang berujung pada candaan soal pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada…

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung mengungkapkan pelayanan kesehatan masyarakat di Depok sangat mengkhawatirkan.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengaku tidak suka membaca novel lantaran kurang cocok dengan minat bacaannya.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail punya tiga formula dalam menyukseskan program swasembada pangan.

Pemerintah Kota Depok belum memberikan rekomendasi terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015.

Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok Iwan Agustian membantah telah menyatakan bahwa Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tidak pantas menerima penghargaan Upakarti dari Mantan Presiden…

Kementerian Pekerjaan Umum siap memfasilitasi rencana pembelian lahan di Depok oleh Pemprov DKI Jakarta.

BISNIS. COM, JAKARTA—Pemerintah pusat menyatakan keputusan Mahkamah Agung tidak bisa mendasari penonaktifan sebagai Walikota Depok.