Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa menjadi Undang-undang.

DPR RI resmi mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024

Jokowi mengatakan bahwa saat ini masih ada banyak pertimbangan dan kajian mengenai perubahan penting dalam draf RUU Desa.

DPR segera mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa (RUU Desa) menjadi RUU inisiatif DPR.

Dari 70 ribu lebih desa yang ada di Indonesia hanya 10 persen yang tersandung kasus korupsi dana desa.

Materi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa (RUU Desa) memungkinkan kepala desa menjabat hingga 24 tahun.

RUU Desa ini kembali dibahas antara DPR dengan pemerintah sebelum akhirnya disepakati dan disahkan menjadi UU.

Presiden terpilih nantinya harus mewaspadai maraknya upaya pemekaran daerah dengan motif hanya untuk mendapatkan jatah alokasi dana desa

Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang Undang Desa.

Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko berpendapat dana alokasi desa semestinya diprioritaskan untuk investasi sumber daya manusia setempat.

Pemerintah menyusun perhitungan dana alokasi desa pascapengesahan RUU tentang Desa dalam sidang paripurna DPR, Rabu (18/12/2013). Sembilan fraksi menyetujui pengesahan RUU…

RUU Desa akhirnya disahkan setelah melalui pembahasan alot selama sembilan kali masa persidangan.

Menteri Keuangan M.Chatib Basri menyampaikan posisi pemerintah satu suara terhadap RUU Desa yang akan disahkan Rabu (18/12/2013), terutama menyangkut alokasi langsung APBN…

Intitute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta mendesak pengesanan UU Desa pada masa sidang 18 Desember sebagai wujud komitmen dan pengakuan negara terhadap desa terutama…

Otoritas fiskal mengusulkan agar mandatori alokasi APBN untuk desa diterapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal alias tidak langsung 10% begitu RUU Desa diundangkan.…

Dana transfer daerah dengan porsi 30% dari APBN dinilai selama ini tidak cukup memberdayakan desa karena habis untuk membiayai APBD kabupaten/kota.