Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang bakal berlaku mulai 2025 menuai polemik di kalangan publik.

YLKI menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh

Komunitas pengguna KRL yang tergabung dalam KRLMania memprotes keras rencana pemerintah menetapkan subsidi tarif KRL berbasis NIK.

Jokowi mengaku belum mengetahui perihal skema penetapan subsidi tarif krl Jabodetabek berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

  BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Perhubungan kembali mengusulkan penambahan anggaran subsidi pelayanan publik (public service obligation/PSO) Rp207 miliar pada Kementerian…