Setidaknya terdapat 10 aspek yang berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat pada 2025, dari kenaikan PPN jadi 12%, asuransi TPL wajib, hingga UKT naik.

Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang bakal berlaku mulai 2025 menuai polemik di kalangan publik.

YLKI menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh

Komunitas pengguna KRL yang tergabung dalam KRLMania memprotes keras rencana pemerintah menetapkan subsidi tarif KRL berbasis NIK.

Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK mengemuka karena selama ini dianggap salah sasaran. Padahal, nilainya hanya secuil dibandingkan belanja lainnya.

  BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Perhubungan kembali mengusulkan penambahan anggaran subsidi pelayanan publik (public service obligation/PSO) Rp207 miliar pada Kementerian…