Sebanyak 537 perusahaan sawit tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 8 tahun. Segini perkiraan dendanya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sekitar 1,9 juta hektare perkebunan di wilayah Riau dari sebanyak 117 perusahaan berstatus ilegal.

KPK resmi menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan HGU oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN XI.

KPK akan mempelajari informasi dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali IUP dan HGU lahan sawit sebelum memeriksa Bahlil

KPK menetapkan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir, pemegang saham PT Adimulia Agrolestari Frank Wijaya dan General Manager PT Adimulia Agrolestari jadi tersangka.

Kementerian teknis diminta berhati-hati dalam menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi terkait pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan terlantar seluas 34.448 hektar.

. Setelah dicabut, perizinan tersebut akan diserahkan kepada kelompok-kelompok sesuai arahan presiden, yaitu perusahaan yang kredibel, kelompok adat, BUMD, serta koperasi.

Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tengah digodok diharapkan mampu disusun secara adil serta memiliki manfaat.

Dalam IHPS II/2019 ini BPK menemukan lima pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sawit yang tersebar dari Sumatra hingga Kalimantan.

Rencananya lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Islamic Centre.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait dokumen hak guna usaha (HGU) di Papua dan Papua Barat…

Pemerintah menjamin bahwa Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kekuatan hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan dan pengelolaan areal atau wilayah yang digunakan sebagai usaha…

Koalisi masyarakat sipil untuk advokasi data hak guna usaha (HGU) mengkritik kebijakan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan dari hasil overlay sementara, pihaknya mencatat dari 9,6 juta hektare wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar pemerintah,…

Forest Watch Indonesia (FWI) meminta pemerintah agar terbuka terkait dokumen pembagian lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Mahkamah Agung pada 2017 lalu memutuskan bahwa informasi terkait lahan Hak Guna Usaha dapat dibuka ke publik. Akan tetapi, keterbukaan informasi itu belum terlaksana hingga…