Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan APDB senilai Rp94,5 miliar tahun ini untuk program renovasi rumah tak layak huni (rutilahu).

Balikpapan menggunakan APBD Kota Balikpapan untuk membangun 66 unit atau sebesar Rp1,32 miliar dan 4 unit atau Rp105 Juta dari corporate social responsibility.

Program Dandan Omah ini ditargetkan menyasar 800 rumah selama tahun 2022, dan periode Januari-Juni sudah berhasil menyelesaikan 419 rumah.

Fokus penyaluran Program BSPS adalah untuk penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.

Ada ribuan warga yang menempati RTLH, Pemkab Demak tidak bisa hanya fokus semua.

Pertumbuhan populasi yang tinggi serta urbanisasi di kota-kota besar berdampak pada meningkatnya kebutuhan atas rumah layak huni yang terjangkau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memberlakukan pengawasan ketat terhadap program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Rehabilitasi RTLH di Jawa Tengah dialokasikan sebanyak 85.105 unit pada 2020.

Dua kecamatan di Kabupaten Mukomuko yang akan menerima bantuan adalah Kecamatan Sungai Rumbai sebanyak 140 rumah dan Kecamatan Ipuh 60 rumah.

Total bantuan anggaran yang dialokasikan untuk 200 RTLH sebesar Rp3 miliar, di mana setiap penerima manfaat RTLH nantinya akan menerima Rp15 juta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan akan memperbaiki 200.000 unit rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki 100.000 an unit rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh kabupaten di Jatim.

Untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayahnya, Pemkab Bandung mendorong adanya inovasi kolaborasi dari yang selama ini hanya mengandalkan…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terancam gagal memenuhi target perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) perkotaan dan pedesaan sebanyak 100.000 unit.

Pemkab Bogor menegaskan semester kedua tahun ini perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sudah masuk tahap kedua dengan target 9.000 unit.

Pemerintah Kota Tangerang mencatat sekitar 1.732 rumah masih masuk dalam kategori tidak layak huni.