Menurut sebuah badan nonprofit yang berbasis di Kenya, Oxfam International, 76 dari 91 pinjaman IMF sejak Maret berkontribusi pada pengetatan anggaran banyak negara.

Garudafood mendapat pinjaman dari sindikasi perbankan senilai Rp2,6 triliun. Fasilitas pinjaman ini diperoleh kurang dari sebulan setelah perseroan meneken nota kesepahaman…

Kenaikan penggunaan platform teknologi finansial (tekfin/fintech) akibat perubahan perilaku di era pandemi, harus beriringan dengan peningkatan literasi digital masyarakat.

Penyempurnaan ketentuan mengenai PLJP/PLJPS ini dilakukan sebagai upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional dan…

Gunakan pinjaman dengan bijaksana, dan lunasi dengan cepat agar memiliki kualitas pinjaman yang lancar.

Kelima koperasi kemitraan tersebut adalah Koperasi Min Sun Lekut, Koperasi Gerdabang Agri Center, Koperasi Harapan Baru, Koperasi Sawitan Surya, dan Koperasi Usaha Baru.

Direktur Utama Bukopin Rivan A. Purwantono memastikan bahwa fasilitas dana tersebut saat ini sudah tidak ada karena Bank Banten sudah bisa beroperasi normal.

Dengan strategi ini, pinjaman ADB kepada pemerintah Indonesia diperkirakan akan mencapai $10,7 miliar atau Rp157,3 triliun (kurs Rp14.700 per dolar AS) pada periode 2020–2023.

PT Bank Negara Indonesia Tbk. bersama dengan PT Fidac Inovasi Teknologi (Fidac) menghadirkan produk layanan pinjaman dengan plafon hingga Rp100 juta.

PTPP mengeluarkan dana pinjaman pemegang saham Rp23,79 miliar dengan jangka waktu enam bulan dan bunga sebesar 10,9 persen.

Plafon pinjaman lunak yang bisa didapatkan adalah maksimal Rp10 juta per debitur.

Terdapat sebanyak 158 entitas fintech legal yang dapat memberikan keamanan bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai program pinjaman tanpa bunga bagi rumah tangga tersebut akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi…

Setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, Provinsi Banten juga telah meminta pinjaman kepada pemerintah pusat senilai Rp4 triliun untuk tahun ini dan tahun depan.

Pemerintah mempertegas mekanisme penjaminan korporasi melalui penerbitan PMK No.98/PMK.08/2020.