Proyeksi tersebut diperoleh dari asumsi pelaksaaan restrukturisasi yang mencapai 50 persen dari total kredit.

Bank jangkar atau bank peserta yang menjalankan fungsi channeling dalam menyalurkan bantuan likuiditas atas kredit yang digadaikan adalah bank-bank besar, BUMN maupun non-BUMN.

Dengan penarikan dana tersebut, kewajiban bank untuk menyiapkan likuiditas pun sudah mulai muncul.

Selama 2020, Bank Indonesia telah melakukan QE senilai Rp155 triliun melalui penurunan kewajiban GWM.

Jika bank memerlukan likuiditas di tengah pandemi maka bisa mendapatkan dana dari BI melalui term-repo dengan underlying surat berharga negara (SBN) yang dimiliki.

Pengajuan bantuan likuiditas tersebut terkait dengan fungsi BPD Bali sebagai Apex BPR.

Kebijakan restrukturisasi pun telah diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 .

Berdasarkan data OJK, dana pihak ketiga (DPK) dari BUKU I sudah turun 22,04 persen secara tahunan menjadi Rp42,8 triliun pada Januari 2020.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan akibat pandemi Covid-19, penerimaan pajak daerah terganggu.

Namun, kegagalan pertumbuhan kredit tersebut bisa dimitigasi jika stimulus fiskal bisa dipercepat.

Menurut OJK, penurunan dana masyarakat mulai terjadi terutama pada bank umum kegiata usaha (BUKU) I.

Quantitative easing yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendukung likuiditas perbankan telah mencapai Rp503,8 triliun.

BNI Syariah selama kuartal I/2020 mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 16,59 persen yoy

Sebagian besar koperasi mengajukan bantuan untuk Mei dan Juni 2020

Setidaknya terdapat tiga faktor yang memengaruhi meningkatnya pengambilan simpanan para anggota koperasi saat ini.