Sebelum mendapatkan bantuan penempatan dana pemerintah, bank pelaksana menyampaikan proposal kepada bank jangkar.

Langkah pemerintah untuk memberikan bantuan likuiditas melalui bank jangkar dinilai merupakan satu dari sekian opsi untuk antisipasi dampak buruk dari Covid-19.

Bantuan likuiditas tersebut diberikan untuk mendukung langkah restrukturisasi dan mendorong bank memberikan kredit modal kerja baru sehingga nasabah UMKM bisa bangkit kembali.

Berdasarkan catatan Bisnis, otoritas pengawas memperkirakan angka restrukturisasi kredit usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) bisa mencapai Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

Penempatan dana pemerintah pada perbankan untuk restrukturisasi kredit dialokasikan senilai Rp35 triliun.

Mengenai penyaluran bantuan likuiditas pemerintah tersebut, muncul pertanyaan terkait risiko apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan dana ke bank peserta.

Bank jangkar juga harus bank umum yang berbadan hukum Indonesia beroperasi di wilayah Indonesia.

Pinjaman tersebut bertujuan untuk menjaga likuiditas di tengah kebijakan keringanan kredit di masa pandemi virus corona.

Pertumbuhan DPK dan kredit menunjukkan tren yang menukik pada 13 April 2020 menjadi masing-masing sebesar 9,53 persen dan 5,83 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Di tengah pandemi Covid-19, perseroan perlu mengatur cash flow sampai dengan akhir tahun.

Syarat bank jangkar dan bank pelaksana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020.

Penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi dialokasikan hanya sebesar Rp35 triliun.

Dari beberapa indikator, OJK menyatakan likuiditas perbankan masih baik di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kebijakan ini dinilai bisa saja menjadi momentum redistribusi likuiditas yang selama ini menumpuk di bank besar.

Bank jangkar merupakan bank yang dapat menjalankan fungsi channeling atas bantuan likuiditas pemerintah.