Sebagai bagian dari upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya, Kemnaker telah membangun 402 Desmigratif selama 2016 sampai 2019.

Wajah ceria tergambar pada wajah-wajah Tenaga Kerja Indonesia yang pamitan kepada Kepala BNP2TKI Nusron Wahid untuk berangkat bekerja ke Taiwan. Mereka antara lain, Lukman,…

BISNIS.COM, JAKARTA—Perwakilan luar negeri pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta tidak hanya harus memiliki pengacara di negara penerima, tapi juga menyediakan…

BISNIS.COM, JAKARTA--Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia bekerja sama dengan Al Huqooq International Company dan Al Tauqet untuk membuat perwakilan luar negeri…

BISNIS.COM, JAKARTA-Informasi data jejaring Internet menjadi andalah pemerintah dalam mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing ilegal oleh perusahaan swasta di Tanah Air.…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kasus klaim asuransi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia selama tahun lalu banyak terjadi di Arab Saudi, disusul dengan Malaysia.

BISNIS.COM, JAKARTA—Kasus klaim asuransi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia selama tahun lalu banyak terjadi di Arab Saudi, disusul dengan Malaysia.

BISNIS.COM, JAKARTA—Sejumlah asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja asing (PJTKA) di 13 negara tujuan penerima TKI menghadiri pertemuan multilateral dengan pelaku penempatan…

BISNIS.COM, JAKARTA-Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi segera membentuk tim khusus mengantisipasi adanya pengiriman Tenaga…

BISNIS.COM, JAKARTA—Modus pengiriman tenaga kerja Indonesia melalui perjalanan umrah semakin marak, menyusul belum dicabutnya status moratorium penempatan pekerja ke Arab…

BISNIS.COM, JAKARTA-Kalangan asosiasi pelaku usaha penempatan tenaga kerja Indonesia meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan pihak swasta karena masih banyaknya permasalahan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Terdapat sedikitnya 87 orang tenaga kerja Indonesia dilaporkan keluarga mereka meninggal di negara penempatan sejak Januari-Februari 2013.

JAKARTA—Pemerintah mengakui selama ini tidak ada sanksi pidana dalam pelanggaran penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, terutama dalam UU No.39/2004 tentang Penempatan…

JAKARTA—Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merekomendasikan penundaan pelayanan pelatihan terhadap balai…