Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono angkat bicara mengenai permintaan MAKI agar Presiden Jokowi tak mengirimkan hasil seleksi capim KPK ke DPR.

MAKI menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilarang untuk mengirimkan nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR.

Orang tua Almas Tsaqibbirru yang juga Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengapresiasi kedatangan Kaesang Pangarep ke KPK untuk klarifikasi penggunaan jet pribadi

MAKI mendesak aparat penegak hukum (APH), KPK, Kejagung hingga Polri bersinergi dalam pengusutan kasus di sektor pertambangan.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) mendesak Kejagung untuk memburu aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai masyarakat dan pemerintah kini lebih percaya Kejagung dibandingkan dengan KPK untuk menangani kasus korupsi.

MAKI mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

MAKI menyoroti dokumen kasus suap di lingkungan DJKA Kemenhub, yang ikut dibawa oleh pihak Firli Bahuri di sidang praperadilan

MAKI meminta agar rencana pelarangan produk impor di bawah harga US$100 atau setara Rp1,5 juta di e-commerce harus adil.

MAKI melaporkan dugaan penghalangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola ekspor pertambangan dan perizinan di ESDM ke KPK.

MAKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses hukum buron perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku secara in absentia.

Penyimpangan impor sapi diduga mengakibatkan permasalahan penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak.

Boyamin tercatat sebagai Direktur PT Bumirejo yang merupakan perusahaan milik Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono.

Boyamin Saiman akan datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MAKI meminta Dewas KPK untuk segera menuntaskan proses investigasi terkait dugaan pelanggaran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Kasus kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng menjadi alasan MAKI untuk menggugat Menteri Perdagangan dan melaporkan eksportir CPO ke KPPU.