Rencana penyesuaian tarif melalui Harga Jual Eceran (HJE) rokok akan berdampak bagi pekerja di industri hasil tembakau.

Peredaran rokok ilegal di Kab. Malang tetap ada meski Bea Cukai setempat terus memperkuat pengawasan.

Kebijakan terkait dengan pembatasan produk rokok dalam PP Kesehatan berpotensi merugikan penerimaan negara dan memicu penyebaran rokok ilegal.

Toko kelontong di Kota Malang menjadi sasaran Operasi Gempur Rokok Ilegal oleh tim gabungan dari Pemkot Malang dan Bea Cukai Malang.

Pelaku usaha industri hasil tembakau berharap pemerintahan Prabowo mengkaji ulang aturan kemasan polos dan zona larangan jual rokok.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau dinilai tidak efektif untuk menekan jumlah perokok di Indonesia.

Kadin menyoroti soal dampak aturan kemasan polos tanpa merek bagi industri rokok elektronik.

Pemprov Sulsel bersama Kanwil DJBC Sulbagsel telah menyepakati DBHCHT 2025 untuk digunakan bersama.

Petugas telah melakukan 1.261 kali penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berhasil mencegah potensi kerugian negara sejumlah Rp16,5 miliar.

RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik soal kemasan polos berisiko melanggar hak konsumen.

Bea cukai berharap dukungan semua pihak agar peredaran rokok ilegal bisa ditekan dengan melaporkan setiap ada dugaan peredaran rokok ilegal.

Aturan kemasan polos tanpa merek berisiko membuat peredaran rokok elektronik ilegal makin menjamur.

Aturan kemasan polos tanpa merek bisa melemahkan kinerja industri rokok elektronik hingga meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Bea Cukai Malang menggandeng Pemkab Malang melalukan operasi Sergap Rokok Ilegal untuk memberantas peredaran rokok tersebut.

Produsen rokok memberikan empat usulan kepada pemerintah usai cukai pada 2025 tak jadi naik.

Kemasan memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan identitas produk.