OJK menegaskan tidak akan menerbitkan aturan turunan atau petunjuk teknis terkait PP No. 47/2024.

Manajemen bank dan non-bank BUMN dapat lepas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dapat timbul dari kebijakan hapus tagih utang segmen UMKM.

Berikut ketentuan penghapusan piutang macet UMKM yang tertuang dalam PP No.47 tahun 2024.

Untuk Anda yang saat ini sedang mengajukan KUR BRI atau BTN, simak cara berikut untuk cek status pengajuan KUR BRI dan BTN Anda secara mudah.

Bagaimana dampak penerbitan PP No. 47/2024 mengenai penghapusan piutang macet UMKM terhadap kinerja bank BUMN, seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN?

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai aturan pemutihan utang menjadi giat baik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di awal perjalanan pemerintahanannya.

Pakar mengungkap pemutihan utang pelaku nelayan hingga petani akan berdampak positif terhadap perusahaan asuransi jika diiringi recovery klaim.

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai aturan pemutihan utang UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan telah berpihak kepada rakyat.

Kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diharapkan dapat menguntungkan pelaku dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

Presiden Prabowo telah meneken PP No. 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, dan lainnya.

KKP tengah menyiapkan aturan turunan sebagai tindak lanjut dari PP No.47/202 yang salah satu poinnya mengatur soal penghapusan utang nelayan.

Kementerian UMKM mengungkapkan ketentuan terkait debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan kebijakan ini merupakan simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada para UMKM di sektor pertanian, perikanan, dsb.

Berikut adalah cara cek apakah utang Anda termasuk yang dihapus oleh Prabowo atau tidak.

Presiden Prabowo telah menghapus sejumlah piutang petani dan UMKM, namun tidak semua petani dan UMKM yang berutang akan dihapus.

Bank Mandiri (BMRI) buka suara usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.