Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan yang terdiri dari direktorat jenderal, badan, dan staf ahli.

Selain menambah wakil menteri keuangan, Prabowo juga menambah kursi Dirjen dan Kepala Badan di Kemenkeu untuk membantu Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya terkait dengan pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Kementerian Keuangan dikabarkan akan menerbitkan ORI dan Sukri pada sisa akhir tahun ini untuk membiayai kebutuhan negara.

Menkeu Sri Mulyani menerbitkan PMK Nomor 74/2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Sri Mulyani menerbitkan PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax system.

Menteri Erick Thohir akan membahas BPI Danantara, embrio superholding BUMN, dengan Kemenkeu di bawah komando Sri Mulyani.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul dalam program beasiswa andalan pemerintah, LPDP.

Berikut daftar Kementerian di era Prabowo Subianto yang saat ini tidak berada di bawah Kemenko.

Sedang viral di media sosial kabar yang menyebut jika pemerintah melalui Kemenristekdikti akan kaji ulang program LPDP.

Kemenkeu Jawa Barat beserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersinergi untuk mendorong pertumbuhan UMKM melalui Roeang Kita UMKM Festival 2024.

Kemenperin akan mengupayakan subsidi motor listrik dilanjut pada 2025

Kemenkeu mengungkapkan pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk mewujudkan perintah Prabowo Subianto dalam mencetak tiga juta hektare sawah.

Pemerintah ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online turut dikenakan pajak. Apakah perlu melegalkan?

Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang sebut pejabat harus menggunakan buatan Pindad.