Isu shadow economy, seperti judi online yang mengganggu penerimaan pajak dan perekonomian, turut menjadi topik pembahasan dalam Retreat Kabinet Merah Putih.
Bagi DPR, keputusan bahwa Kemenkeu tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian merupakan hak perogratif presiden dan tidak akan mengganggu pemerintahan.
Bertambahnya jumlah kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih Prabowo membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mencari kantor untuk instansi-instansi itu.
BPK menemukan indikasi adanya kekurangan penerimaan pajak Rp5,82 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat alias LKPP 2023.
Badan Penerimaan Negara diyakini masih menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat janji Prabowo yang akan dibentuk, namun tidak dalam waktu dekat.