Anak buah Menkeu Sri Mulyani buka suara soal rencana berbagi beban atau burden sharing pada APBN 2025.

Jadwal pembayaran dividen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) akan segera diumumkan oleh pemegang saham.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% dari 11% menjadi 12% tertuang dalam Pasal 7 UU No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

JK menyebut, pemerintahan Jokowi di klaim telah menghabiskan dana secara tidak efisien dan tidak berdasarkan prinsip.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) memberikan bocoran terkait Surat Berharga Negara (SBN) khusus SDGs.

Selagi menunggu hasil Pemilu melalui penetapan oleh KPU, pemerintah melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan.

Dirjen Pajak selanjutnya memiliki tugas berat dan kompleks, menggenjot rasio pajak ke 16%, hingga berperan di institusi baru, yakni Badan Penerimaan Negara.

Kadin menanggapi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang dipisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

DJPPR Kemenkeu membidik target indikatif Rp12 triliun dari lelang SBSN Selasa (5/3/2024).

Rocky Gerung turut mengomentari posisi Sri Mulyani yang tidak masuk ke dalam Kabinet Prabowo.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), termasuk dividen BUMN, tercatat Rp6,77 triliun per Januari 2024. Dividen bank BUMN jadi kontributor utama.

Realisasi belanja bansos pada Januari 2024 melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp12,45 triliun tau 8,17% dari pagu sebesar Rp152,30 triliun.

Menkeu Sri Mulyani meraup pajak kripto & fintech total Rp71,7 miliar per Januari 2024.

Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023, ekonomi syariah Indonesia berada di posisi ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Kemenkeu mencatat Indonesia sebagai mayoritas muslim di dunia, tapi porsi keuangan syariah masih minim.