Perseroan Perorangan adalah Perseroan yang didirikan oleh satu orang dengan modal kurang dari Rp5 miliar.

Jika Anda merupakan pebisnis yang memiliki niat mendirikan PT, berikut tata cara mendirikan PT

Jika yang menjadi concern adalah maraknya ASN yang sontak menjadi komisaris, seharusnya tidak ada hubungannya juga dengan sekadar mempermasalahkan definisi komisaris independen.…

Jika tujuan kita adalah perbaikan tata kelola di suatu perseroan terbatas dan memperbaiki konstruksi perundang-undangannya yang ada saat ini, salah kaprah jika uji materiil…

Bisnis, JAKARTA — Pemegang saham terpaksa harus menempuh skenario pembubaran perseroan terbatas yang tidak aktif sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007 tentang Perseroan…

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak merekomendasikan pemegang saham untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak terkait dengan pembubaran perusahaan.

Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi) mengusulkan adanya revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya memuat pandangan auditor terkait…

Kalangan akademisi menilai hak pemegang saham untuk membubarkan perseroan terbatas melalui pengadilan perlu dijamin oleh UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU…

Pasal 146 ayat 1 huruf c butir a Undang-undang No.47/2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta penjelasannya layak diuji di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 146 ayat 1 huruf c butir a Undang-undang No.47/2007 tentang Perseroan Terbatas digugat dan akan diuji di Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum PPLI menjelaskan bahwa pihaknya seringkali mengalami kendala di lapangan yang secara potensial dapat merugikan profesi likuidator akibat berlakunya ketentuan-ketentuan…

Badan usaha berbadan hukum berupa perseroan terbatas (PT) dinilai penting bagi para pelaku usaha, selain melegalkan perusahaan juga bisa mempermudah berbagai perizinan dalam…

Pemerintah akan menghilangkan batasan besaran minimum yang harus ditempatkan dan disetor penuh seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Pengusaha menilai banyak peraturan daerah yang justru menghambat investasi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.