Pemerintah kembali memperpanjang diskon pajak atau insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 50 persen hingga 30 September 2022. Sayangnya, implementasi insentif…
Diskursus mengenai perpajakan bukan soal willingness to pay tetapi menitikberatkan pada ability to pay sebagai indikator penentu dalam upaya peningkatan PAD.
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori pada rapimnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) 2020 mengingatkan agar DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki…
Bisnis.com, JAKARTA - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan kajian di enam daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten…
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik saat ini kementerian dan lembaga (K/L) masih terus mengebut perancangan Omnibus…
Pemerintah telah menerapkan sistem online single submission (OSS) untuk mempercepat berbagai proses perizinan agar berjalan lebih cepat dan tidak berbelit-belit.
Pemerintah Daerah dinilai perlu membuat peraturan turunan untuk menentukan besaran tarif sepeda motor berbasis aplikasi atau ojek online setelah rancangan peraturan menteri…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan laporan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai evaluasi dalam merumuskan pembangunan dan pengembangan properti di Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda untuk sebagian, terkait pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota…
Pemerintah Kota Tangerang Selatan diminta segera mensosialisasikan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundangan terbaru.…
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Balikpapan meminta agar pemerintah daerah setempat segera merealisasikan penghapusan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh…
Pemprov Kalimantan Barat tidak akan tinggal diam terhadap sejumlah peraturan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
DPRD Kota Balikpapan memastikan tidak ada peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD yang termasuk dalam ribuan perda yang dibatalkan oleh Presiden…