PPN naik tidak menjamin penambahan penerimaan negara yang signifikan. LPEM UI menyarankan alternatif lain yang optimal bagi perpajakan.

Sri Mulyani akan mempublikasikan roadmap peningkatan tax ratio pada awal 2025, berisi cara meningkatkan rasio pajak ke 23% seperti janji Presiden Prabowo.

Komisi XI DPR meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan roadmap atau cara agar rasio pajak bisa naik ke 23% sesuai janji Prabowo.

Sri Mulyani mengungkapkan posisi tax ratio Indonesia per akhir Oktober 2024 adalah 10,02%, di tengah tantangan penerimaan pajak.

Mengacu pada kondisi saat ini, tax ratio 15% setara dengan penerimaan pajak Rp3.133 triliun. Nyatanya, target pajak terkumpul baru sekitar Rp1.900 triliun.

Menurut Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Semarang, sosok Sri Mulyani menjadi penyebab tidak kunjung berdirinya Badan Penerimaan Negara (BPN).

TKN Prabowo-Gibran blak-blakan terkait rencana pemerintahan baru untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Perlu waktu sekitar lima tahun agar rasio pajak dapat naik 1,5% ke kisaran 12% setelah implementasi Core Tax System.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, tax ratio tetap berkutat di kisaran 10% walaupun ada program tax amnesty jilid II dan kenaikan tarif pajak.

Kesiapan Prabowo membongkar kutukan 10% tax ratio ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad H. Wibowo.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama pemerintahan Jokowi adalah 5,31%. Padahal, presiden punya mimpi untuk mengejar pertumbuhan hingga 7%.

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Soedradjad Djiwandono mengatakan Prabowo Subianto bakal menghilangkan kongkalikong pajak.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menetapkan target tax to GDP ratio mencapai 10,09%-10,29% di awal pemerintah Prabowo Subianto.

DPR menyoroti capaian rasio perpajakan atau tax ratiodi era dua periode Jokowi vs Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Core meramal Indonesia mampu mencapai rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax to GDP ratio di kisaran 11% pada pemerintahan baru 2025.

Pada tahun pertama, Prabowo akan menjalankan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Jokowi, termasuk soal siasat memburu pajak orang kaya.